25 Jun
Center of Reform on Economic (CORE) menyoroti beban yang ditanggung APBN tahun 2025 nanti. Mulai tahun depan ditetapkan alokasi program makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun, dan di saat yang sama ada utang jatuh tempo Indonesia di tahun yang sama sebesar Rp 800 triliun.
Jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari jatuh tempo SBN senilai Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun.
"Solusi memenuhi belanja ini ya dengan cara meningkatkan pendapatannya dari pajak dan non pajak, atau pembiayaan dari utang. Beban utang pemerintah Indonesia berpotensi membengkak sebagai imbas dari pelemahan rupiah," kata peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian kepada kumparan, Selasa (25/6).
Eliza juga menyoroti, imbal hasil SBN tenor 10 tahun tersebut melonjak dan merupakan yang tertinggi sejak November 2023, yang menandakan harga SBN tengah jatuh karena banyak investor yang melepas SBN.
"Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan program di Indonesia dari APBN kini semakin mahal," kata Eliza.
Adapun pos penerimaan negara saat ini didominasi oleh pendapatan pajak, yang porsinya 78 persen. Eliza mencatat saat ini tax ratio Indonesia juga rendah. Menurutnya sektor-sektor yang belum optimal pajaknya, dan perlu dikejar lagi salah satunya adalah dari sektor pertambangan.
Eliza menambahkan, dari awal ketika visi misi makan siang gratis dibawakan Prabowo-Gibran sejak Pilpres lalu telah menjadi isu yang menuai pro dan kontra karena untuk menjalankan program ini dibutuhkan anggaran jumbo.
"Hingga pada akhirnya Bapak Prabowo menjadi Presiden terpilih, maka APBN harus menyesuaikan dengan program unggulan Presiden terpilih mendatang. Tidak ada lagi pilihan selain melakukan realokasi anggaran untuk membiayai program-program yang diusung pemerintah mendatang, karena ini janji politik," pungkasnya.
Terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat, Selasa (25/6), mengakui beban utang menjadi salah satu pos belanja pemerintah pusat paling besar tahun 2025 nanti, selain untuk belanja subsidi.
"Di 2025 yang selain subsidi yang besar itu pembayaran bunga utang. Ini konsekuensi dari penerbitan surat utang untuk memitigasi pandemi. Ini buntutnya masih akan ada di 2025," kata Isa
Adapun, posisi utang pemerintah tercatat berada di angka Rp 8.319,2 triliun hingga 29 Februari 2024. Jumlah ini naik dari posisi akhir Januari, yang senilai Rp 8.253,09 triliun atau bertambah Rp 66,13 triliun dalam kurun waktu satu bulan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka Rp 71 triliun untuk program makan siang gratis sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.
“Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” kata Sri Mulyani, Senin (24/6).