04 Jul
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti keselamatan wisatawan di objek wisata imbas meninggalnya turis asal Brasil, Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Puan mengatalan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam setiap wisata, tak hanya sekadar slogan.
"Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata. Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7).
Puan juga meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemda NTB, memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan pelatihan pemandu dan petugas SAR. Selain itu, ketersediaan alat dan teknologi yang mendukung evakuasi di kawasan pegunungan juga perlu disediakan.
"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," tegas Puan.
Kini otoritas Brasil tengah melakukan autopsi ulang kepada Marins setelah mendapat permintaan dari pihak keluarga.
Brasil berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal dunia.
Juliana Marins ditemukan meninggal dunia usai terjatuh saat mendaki pada 21 Juni lalu dan baru berhasil dievaluasi oleh Tim SAR setelah 4 hari karena banyaknya kendala, khususnya medan yang curam.
Terkait hal ini, Puan mengatakan keluarga korban memang memiliki hak untuk mengetahui pasti apa penyebab Marins meninggal dunia.
"Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," katanya.
Namun untuk prosedur hukumnya, DPR meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," jelas Puan.