27 May
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi penolakan sejumlah aktivis terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menanggapi hal itu, Puan juga minta agar pemberian gelar ini dikaji ulang.
“Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan untuk mengkaji siapa saja yang menerima dan tidak menerima. Biar dewan itu yang mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak diterima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/5).
Puan memahami dinamika yang mencuat terkait pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia juga mendengar aspirasi dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM yang menyuarakan penolakan karena menilai rekam jejak Soeharto selama Orde Baru masih menyisakan luka sejarah.
Puan pun menekankan bahwa proses pemberian gelar harus melalui mekanisme resmi dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
“Apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak diterima,” ujarnya menegaskan.
Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih menggodok sejumlah nama tokoh nasional untuk dianugerahi gelar pahlawan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang.