17 days ago
JawaPos.com – Berdasar jadwal yang disusun Kemenag, penetapan BPIH 2023 akan diputuskan dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Kemenag pada 13 Februari. Sebagaimana diketahui, BPIH adalah biaya haji secara keseluruhan atau riil. Tahun ini pemerintah mengusulkan BPIH Rp 98,83 juta per jamaah.
Dari patokan BPIH tersebut, kemudian dibagi menjadi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan subsidi dari nilai manfaat (NM) pengelolaan dana haji di BPKH. Kemenag mengusulkan besaran bipih atau biaya tanggungan jamaah Rp 69 jutaan. Dengan besaran itu, subsidi dari BPKH hanya Rp 29,7 juta.
Biaya haji dari subsidi NM antara lain digunakan untuk sewa hotel di Makkah dan Madinah. Sementara itu, bipih yang menjadi tanggungan jamaah banyak dialokasikan untuk tiket pesawat dan biaya masyair.
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyoroti soal adanya biaya masyair yang ditetapkan Saudi. Namun, dia bersyukur, berkat lobi-lobi dengan pemerintah Saudi, akhirnya biaya masyair tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu.
”Alhamdulillah, biaya masyair turun 1.020 riyal (Rp 4 juta),” katanya. Meskipun begitu, dia sejatinya berharap biaya masyair bisa turun sekitar 2.500 riyal (Rp 10 juta).
Seperti diketahui, tahun lalu pemerintah Saudi menetapkan biaya masyair 5.656 riyal (Rp 22,6 juta). Besaran itu jauh berlipat daripada biaya masyair yang dipatok pemerintah Indonesia di angka 1.531 riyal (Rp 6,1 juta). Layanan masyair ini meliputi pelayanan jamaah selama berada di Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
Meskipun biaya masyair naik, pada praktiknya pelayanan di tiga tempat saat puncak ibadah haji itu tidak meningkat signifikan. Khususnya soal tenda dan fasilitas kamar mandi. Luas tenda tidak sebanding dengan jumlah jamaah.
Akibatnya, tidak sedikit jamaah yang memilih tidur di luar tenda saat mabit di Mina. Fasilitas kamar mandi dan WC juga sangat terbatas. Jamaah yang ingin buang air harus rela antre.