Last modified: 2 hours ago
Harga obat kanker di Indonesia bukan sekadar mahal ia bisa terasa seperti hukuman kedua bagi pasien yang sudah divonis penyakit berat. Seorang pasien kanker hati atau ginjal bisa membutuhkan hingga Rp50 juta hanya untuk menebus obat sorafenib dalam satu bulan di luar biaya kemoterapi yang bisa mencapai Rp2–6 juta per sesi. Yayasan Kanker Indonesia bahkan mencatat satu pasien bisa membutuhkan sekitar Rp102 juta per bulan hanya untuk mempertahankan hidupnya.
Pertanyaannya mengapa bisa sepanjang itu? Dan siapa yang sebenarnya duduk nyaman di balik angka-angka tersebut?
Untuk bersikap adil, kita perlu memahami sisi lain cerita ini terlebih dahulu. Mengembangkan satu obat kanker baru bukan pekerjaan semalam. Industri farmasi memiliki karakteristik unik biaya penelitian sangat tinggi, waktu pengembangan sangat panjang, dan tingkat kegagalan sangat besar. Pengembangan satu obat baru bisa memakan waktu bertahun-tahun, melibatkan uji praklinis, uji klinis multifase, serta proses registrasi dan pengawasan pascapemasaran.
Kalau obat itu gagal di tengah jalan dan banyak yang gagal uang yang sudah dikeluarkan hilang begitu saja. Investasi yang gagal ini kemudian "disubsidi" oleh obat-obat yang berhasil lolos ke pasaran. Itulah salah satu argumen yang selalu dipakai industri farmasi untuk membenarkan harga tinggi mereka.
Di sinilah inti permasalahannya. Hak paten memberikan perusahaan farmasi monopoli atas produksi dan penjualan obat selama periode tertentu. Monopoli ini dapat menyebabkan harga obat lebih tinggi dari yang seharusnya jika tidak ada perlindungan paten.
Perusahaan farmasi biasanya memegang hak paten untuk obat baru selama 20 tahun. Selama masa ini, mereka bisa menjual obat dengan harga tinggi karena tidak ada pesaing. Baru setelah patennya habis, obat generik bisa muncul dengan harga yang jauh lebih murah.
Masalahnya, banyak perusahaan tidak mau melepas monopoli itu begitu saja. Praktik patent evergreening strategi perusahaan farmasi untuk memperpanjang perlindungan paten demi mempertahankan monopoli dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya membuat obat generik tidak bisa masuk ke pasar dan harga obat tetap tinggi. Kondisi ini memberatkan pasien sekaligus menambah beban negara yang menanggung biaya pengobatan melalui JKN.
Ini bagian yang paling mengganjal. Inovasi obat oleh sektor swasta sering kali ditopang oleh riset dasar yang dilakukan pemerintah yang dibiayai oleh pajak rakyat. Tapi kemudian, masyarakat harus membayar mahal untuk membeli obat hasil riset tersebut.
Hak paten tidak hanya memberikan keleluasaan bagi perusahaan farmasi untuk memonopoli harga, tapi juga memprioritaskan produksi obat yang memberikan keuntungan terbesar. Mereka cenderung memprioritaskan pasar di negara maju yang lebih stabil dan menguntungkan, lalu menganaktirikan pasar di negara berkembang seperti Indonesia.
Thailand pernah membuktikan bahwa harga bisa ditekan drastis jika ada kemauan politik. Pada 2008, Thailand menerbitkan lisensi yang mengabaikan paten untuk beberapa jenis obat kanker. Hasilnya, harga docetaxel dan letrozol turun 24 kali lipat dari harga normal. India bahkan lebih agresif dengan mengabaikan paten atas sorafenib, harga obat kanker itu turun dari hampir Rp 50 juta menjadi hanya sekitar Rp 1,7 juta.
Angka itu bicara keras. Harga obat kanker yang selangit bukan sepenuhnya karena biaya produksi sebagian besar adalah hasil dari kekuatan monopoli yang dibiarkan berjalan tanpa kontrol.
Keytruda, obat kanker buatan Merck, mencatatkan penjualan tertinggi di dunia dengan nilai mencapai 29,5 miliar dolar AS hanya pada tahun 2024. Angka itu bukan cerminan biaya produksi ia adalah cerminan dari kekuatan pasar yang tidak terbendung.
Harga obat di tingkat pasien tidak hanya ditentukan oleh harga pabrik. Ada rantai pasok panjang yang mencakup distributor, pedagang besar farmasi, apotek, hingga fasilitas kesehatan masing-masing menambahkan margin keuntungan mereka sendiri. Pasien berada di ujung rantai ini, menanggung semua lapisan biaya tersebut.
Kehadiran biosimilar versi "generik" dari obat biologis yang kompleks bisa menjadi alternatif lebih terjangkau. Jika dikelola dengan baik, biosimilar berpotensi menurunkan biaya terapi penyakit berat seperti kanker secara signifikan.
Selain itu, negosiasi harga obat antara pemerintah dan produsen, pengadaan terpusat, dan dorongan produksi bahan baku dalam negeri adalah langkah-langkah yang bisa mulai diambil jika ada kemauan politik yang cukup kuat.