12 hours ago
Sampah biasanya dibuang diam-diam, namun di perumahan Bringin Town House (BTH), Kecamatan Beji, Kota Depok, limbah rumah tangga justru menjadi pemantik guyub antarwarga. Kamis pagi (8/1), sejumlah warga dari dalam kompleks yang terdiri dari sekitar 50 kepala keluarga itu terlihat ramai keluar rumah menjinjing gembolan sampah.
Ada yang hadir bersama anaknya, ada pula yang datang berpasangan suami-istri seraya menenteng tumpukan dupleks, plastik, kardus, hingga plastik galon.
Sampah anorganik hasil pilahan selama sebulan itu akhirnya ditimbang untuk dikonversi menjadi saldo di rekening bank sampah. Setelah dicatat, sampah itu nantinya diambil oleh bank sampah induk untuk didaur ulang.
Salah satu warga yang antusias hari itu adalah Yovi. Kantong sampah yang ia bawa pagi itu didominasi plastik. Bagi Yovi, tumpukan sampah plastik di rumahnya sering kali tak terelakkan, terutama akibat kebiasaan jajan daring yang menghasilkan banyak kemasan saset dan kresek.
Namun, alih-alih membuangnya begitu saja ke tempat sampah, Yovi memiliki ritual khusus di dapurnya. Ia memilah sampah-sampah rumah tangganya sesuai jenisnya. Ada pos plastik kresek, plastik saset, kertas duplek hingga kertas putihan.
"Di dapur saya itu plastik-plastik bekas jajan anak yang berminyak itu belum bisa dibuang. Jadi saya cuci dulu," ujar Yovi menceritakan proses pemilahannya. Sampah plastik dicuci agar tidak ada bekas residu makanan dan supaya bisa didaur ulang.
Ketelatenan itu tidak berhenti di dirinya sendiri; ia juga menularkannya kepada keluarga. Yovi tak segan "mengomeli" suaminya yang pulang dari warung membawa kantong plastik, atau mengingatkan anak-anaknya untuk memegang saja barang belanjaan mereka tanpa plastik jika memungkinkan.
Hasil dari kedisiplinan ini: 60 persen sampah rumah tangganya berupa organik yang bisa diolah menjadi kompos dan 30 persen adalah anorganik yang bisa ditabung ke bank sampah. Sehingga hanya 10 persen sampah Yovi yang harus berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Gerakan Yovi dan warga BTH bukanlah inisiatif yang muncul dalam semalam. Bank Sampah BTH yang dinobatkan sebagai juara 1 Lomba Bank Sampah tingkat Kota Depok pada tahun 2024 itu sudah berakar sejak 2011.
Saat belakangan tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Depok–seperti di Kelurahan Baktijaya–dilanda masalah sampah menumpuk hingga ke jalan–pada 2011 sejumlah warga BTH sudah memulai gerakan sedekah sampah: sampah yang masih bisa didaur ulang dipilah yang hasil penjualannya disedekahkan untuk aktivitas anak-anak mengaji.
Pada 2019, bank sampah itu membagikan ember-ember kecil ke warga usai mendapat edukasi soal memilah sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Ember itu nantinya digunakan untuk menampung sampah organik untuk disetor ke unit pengelolaan sampah organik di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kecamatan Beji.
Setelah terbiasa memilah sampah organik, warga BTH melebarkan sayap dengan membuka bank sampah anorganik. Awalnya, sebagian warga memulai dengan menjadi nasabah bank sampah di wilayah lain. Setelah memahami cara kerjanya, mereka pun menginisiasi bank sampah sendiri pada 2021 dan “menularkan” ilmunya ke wilayah lain.
“Jadi kalau sampah organik itu sekitar 500 kilo per 1 bulan. Kemudian sampah anorganik ini 400-600 kg, tergantung bulan. Kalau habis Lebaran bisa 700 kg. (Total) hampir 1 ton (sampah yang berhasil dipilah),” kata Ketua Bank Sampah BTH, Sisti.
Manfaat pemilahan sampah itu kembali ke warga. Pertama, warga BTH mendapat sekitar 20 karung kompos hasil olahan DLHK Kota Depok dua kali setahun. Kedua, hasil tabungan bank sampah anorganik dapat dicairkan dalam bentuk uang sebelum Lebaran tiba. Bahkan ada seorang nasabah yang berhasil mengumpulkan hingga Rp 1 juta.
Meski begitu, pemilahan sampah ini bukan sekadar bicara hitung-hitungan ekonomi. Tujuan utamanya justru demi mengurangi volume sampah ke TPA yang berdampak besar pada lingkungan.
“Kami memang bekerja untuk menggugah moral. Sampah masing-masing itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Pak RT. Kan sampahnya sampah kita. Walau sudah bayar tukang sampah pun tetap jadi tanggung jawab kita,” kata Lora, pengurus Bank Sampah BTH.
Di tengah krisis sampah perkotaan yang kian pelik, insiatif warga membuktikan bahwa mengatasi masalah sampah bisa dimulai dari gerakan-gerakan kecil yang berdampak besar. Dan BTH bukan satu-satunya yang melakukannya.
Jika bank sampah berupaya menekan sampah dari tiap dapur rumah tangga, maka FoodCycle Indonesia mengambil peran dalam melawan food waste. Organisasi non-profit ini bergerak "mencegat" makanan berlebih (surplus food) agar tak berakhir sia-sia menjadi limbah di tempat sampah.
Kukuh Napaki, Data Analyst FoodCycle Indonesia, menjelaskan organisasinya memposisikan diri di hulu, sebelum makanan menjadi sampah. Awalnya, sejak berdiri pada November 2017, mereka fokus menjemput makanan berlebih dari pesta pernikahan yang masih layak konsumsi.
Namun, pandemi COVID-19 mengubah peta gerakan lantaran berkurangnya pesta pernikahan seiring pembatasan sosial. FoodCycle bertransformasi menjadi bank makanan (Food Bank) yang menyasar sektor industri, ritel, hingga pabrik roti yang memiliki produk berlebih atau mendekati tanggal kedaluwarsa (near expired) namun masih aman dikonsumsi.
"Rata-rata di tahun 2025 ini lumayan agak meningkat, 30-40 ton makanan didistribusikan per bulan," kata Kukuh. Makanan-makanan ini disalurkan kepada sekitar 30.000 penerima manfaat setiap bulannya, yang terdiri dari panti asuhan, komunitas anak jalanan, hingga pemulung.
Prosesnya tak sembarangan. Sebelum disalurkan, tim FoodCycle melakukan uji organoleptik—mengecek rasa, bau, warna, dan tekstur—untuk memastikan keamanan pangan. Roti yang bentuknya tak sempurna atau sedikit "gosong" mungkin ditolak toko karena tak lolos quality control penjualan, tapi di mata FoodCycle, makanan itu masih sangat layak diselamatkan.
Lantas bagaimana jika makanan itu benar-benar busuk dan tak layak konsumsi?
FoodCycle tak membiarkannya ke TPA. Sejak 2023, mereka mengembangkan FoodCycle Farm untuk mengolah limbah organik murni. Menggunakan biokonversi maggot atau Black Soldier Fly (BSF), sisa makanan didaur ulang menjadi pakan ternak atau kompos, menutup siklus sampah agar tak membebani lingkungan.
“Kami meyakini masalah sampah bisa diselesaikan di tempat kita sendiri…dengan segala macam resource yang ada, gimana mengolah kompos, eco-enzyme, dll. Tools-nya sudah ada, tinggal mau bergerak atau enggak, niatnya ada apa nggak,” kata Kukuh.
Jika FoodCycle bergerak spesifik di isu pangan, lain lagi cerita dari RW 01 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok. Di sini, seorang tokoh masyarakat yang juga sang ketua RW bernama Abdul Gani memilih jalan sunyi—dan sedikit nekat—untuk memerdekakan warganya dari ketergantungan pada TPA Cipayung.
Karena keberaniannya mengambil risiko dan rela merogoh kocek pribadi demi mengurus sampah warga, ada orang yang menjulukinya "RW Gila". Julukan itu bukan tanpa alasan.
Sejak 2013, Abdul Gani mengkoordinasikan pengelolaan sampah di lingkungannya dengan bank sampah.
Namun bank sampah rupanya tidak memerdekakan wilayahnya dari ketergantungan terhadap TPA. Menurut Abdul, hanya 10-20 persen sampah yang bisa dipilah. Pada 2015, ia belajar ke Chaerudin, pembina Kelompok Tani Lingkungan Hidup Sangga Buana, Lebak Bulus, yang berhasil mengelola sampah mandiri di bantaran Kali Pesanggrahan.
Sistem yang dibangun Abdul berbasis gotong royong. Warga membayar iuran, lalu tim pengangkut yang digaji warga mengambil sampah dari rumah ke rumah. Di lokasi pengelolaan mandiri, sampah dipilah.
Barang bernilai ekonomis seperti plastik dan kardus dijual ke pengepul. Uniknya, hasil penjualan rongsokan ini dimasukkan ke dalam kas "Infaq Rongsok" yang dananya disalurkan kembali untuk menyantuni yatim piatu dan janda renta setempat.
Tantangan terberat tentu pada sampah residu yang tak laku dijual. Abdul terpaksa membakarnya di dua tungku sederhana.
Ia sebenarnya memimpikan alat pembakaran yang lebih ramah lingkungan, terinspirasi dari sistem milik Babeh Idin, yang membuang asap pembakaran ke dalam air agar terfiltrasi menjadi uap bersih.
Namun, niat itu masih terganjal biaya. "Sebetulnya kalau yang sederhana, yang tidak memerlukan teknologi besar ya, itu saya pikir dengan anggaran Rp 50 juta bisa dilakukan," ujar Abdul di kediamannya.
Karena anggaran Rp 50 juta itu belum tersedia, Gani belum bisa mewujudkan sistem filtrasi asap yang ideal tersebut.T
Abdul menyadari metodenya mungkin belum sesuai regulasi. Sebab sesuai Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025, setiap orang dilarang membakar sampah yang tak sesuai persyararatan teknis pengelolaan sampah.
Walau begitu, semangat Abdul tetap satu: membantu pemerintah menanggulangi sampah yang kini jadi momok menakutkan bagi banyak kota-kota besar.
Di RW 01 Meruyung, setiap harinya sekitar sembilan gerobak atau setara 20 meter kubik sampah berhasil dikelola sendiri. Inisiatif "gila" Abdul Gani dan kepedulian FoodCycle menjadi bukti bahwa di tengah kebuntuan sistem pengelolaan sampah kota, warga selalu punya cara untuk bertahan dan berkontribusi.
Bergeser ke timur Jakarta, tepatnya di RW 016 Jatinegara Baru, Cakung, inisiatif serupa tumbuh dengan napas yang sedikit berbeda: koperasi.
Di sini, Fadjar Setyani, salah satu penggagas Koperasi Kompos, melihat pandemi COVID-19 bukan sebagai musibah, melainkan "berkah" yang memaksa warga melambatkan kesibukannya dan mulai memperhatikan rumah serta lingkungannya.
Awalnya, Fadjar bersama rekannya, Shanty Syahril, tidak langsung bicara soal sampah yang sering kali dianggap menjijikkan. Ia masuk lewat pintu hobi. Pada 2020, ia membuat grup WhatsApp "Jumat Berkebun" yang hanya dibuka dua jam setiap hari Jumat. Di sana, warga pamer tanaman hias hingga keluh kesah soal bunga yang layu.
"Akhirnya masuklah kita di situ: 'Oh kalau saya daun-daunnya dikompos Bu jadi gini...kita bisa bertukar informasi," kenang Fadjar.
Dari obrolan tanaman, kesadaran warga tumbuh. Namun, Fadjar menyadari bahwa mengompos sendiri di rumah sering kali gagal karena faktor "ribet," becek, atau berbelatung. Solusinya adalah kompos komunal yang dilembagakan melalui Koperasi Kompos pada 2021.
Di sinilah sistem timbal balik berjalan. Warga tidak sekadar menjadi objek pengangkutan sampah, melainkan anggota aktif. Mereka membayar simpanan pokok Rp 50.000 sekali bayar untuk mendapatkan ember khusus sebagai identitas keanggotaan. Sebagai timbal baliknya, sampah organik mereka dijemput rutin oleh petugas operasional—yang direkrut dari warga sekitar yang terdampak pandemi—untuk diolah di taman kompos.
Siklus ini berputar kembali ke warga. Sampah sisa dapur yang mereka setor tidak hilang begitu saja, melainkan kembali dalam bentuk pupuk kompos yang subur. Anggota koperasi berhak mendapatkan pembagian hasil berupa kompos siap pakai sebanyak 10 kg dalam setahun.
Dampaknya terhadap lingkungan pun tak main-main. Sepanjang tahun 2025, Koperasi Kompos berhasil mengolah 18 ton sampah organik.
Setelah berhasil mengompos sampah organik, warga RW 016 juga mulai memilah sampah anorganik dan pada 2025 mampu mencegah 32,3 ton sampah berakhir di TPST Bantar Gebang. Angka ini setara dengan volume muatan 13 truk sampah besar yang berhasil "disetop" warga agar tidak membebani pembuangan akhir.
Ketua RW setempat bahkan rutin membeli kelebihan kompos produksi warganya sendiri seharga Rp 3.000 per kg untuk memupuk taman-taman di lingkungan RW, menciptakan perputaran ekonomi sirkular yang nyata di level akar rumput .
Berbagai inisiatif warga—mulai dari pemilahan di Bringin Town House, aksi nekat "RW Gila" di Meruyung, penyelamatan pangan oleh FoodCycle, hingga Koperasi Kompos di Penggilingan—seolah menampar wajah pengelolaan sampah perkotaan yang selama ini bertumpu pada pola kuno: angkut, buang, dan tumpuk.
Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan, menilai fenomena gunungan sampah di TPA hingga penolakan sampah Tangsel di berbagai daerah adalah bukti kegagalan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
"Prinsip yang diterapkan sekarang ini prinsip angkut, buang, dan tumpuk. Tapi prinsip kurangi di awal itu nggak dijalankan," kritik Wahyu.
Menurutnya, krisis sampah yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari kebijakan yang abai terhadap pengurangan sampah dari sumbernya. Pemerintah daerah sering kali hanya menyalin kebijakan nasional tanpa melihat karakteristik lokal, sementara peta jalan pengurangan sampah yang sudah ada sejak 2008 tidak pernah dijalankan dengan serius.
Bagi WALHI, apa yang dilakukan Yovi, Abdul, dan Fadjar adalah manifestasi nyata dari prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang seharusnya menjadi tulang punggung kebijakan negara, bukan sekadar aktivitas sukarela warga.
Namun, Wahyu mengingatkan beban ini tak boleh selamanya ditimpakan ke pundak warga semata. Negara harus hadir memaksa produsen untuk bertanggung jawab. Industri harus mendesain ulang kemasan mereka agar tidak lagi memproduksi sampah plastik sekali pakai yang membanjiri dapur-dapur warga seperti milik Yovi .
"Masa kita mau menumpuk begitu saja?" gugat Wahyu.
Tanpa perubahan radikal dari hulu—baik dari regulasi negara maupun desain produk industri—inisiatif-inisiatif warga yang luar biasa hanya akan menjadi benteng pertahanan terakhir yang rapuh menahan tsunami sampah kota.