Last modified: 2 hours ago
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat salah satunya dipengaruhi belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Dedi saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 di Gedung GBI Bethel Summarecon, Kota Bandung, Rabu (16/7).
Menurut Dedi, Pemprov Jawa Barat saat ini masih menunggu realisasi pencairan DBH. Namun, yang menjadi perhatian bukan sekadar pencairannya, melainkan apakah dana yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Hari ini kita lagi langsung melakukan pemantauan. Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya adalah apakah sesuai enggak sih dengan Permenkeu yang dicairkannya itu," kata Dedi.
Ia menjelaskan pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayar tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,2 triliun.
"Yang harus ditagihkan yaitu DBH yang belum dibayarkan 2023-2024 sebesar Rp 1,2 triliun. Belum yang 2025-2026," ujarnya.
Dedi mengatakan kondisi tersebut berpengaruh terhadap postur keuangan daerah. Menurutnya, defisit APBD bukan disebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat, melainkan karena adanya penerimaan yang belum masuk ke kas daerah.
"Kalau muncul misalnya hari ini Pemprov Jawa Barat mengalami defisit, ya defisit Rp 5,9 triliun itu bukan duitnya oleh Pemprov dipakai yang lain-lain. Bukan," tegasnya.
Ia menjelaskan berbagai program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Pembangunan sekolah, jalan, hingga irigasi tetap dilaksanakan menggunakan skema anggaran yang telah disusun sebelumnya.
"Pemprov Jawa Barat hari ini membangun sesuai dengan perencanaan anggaran. Pembangunannya berjalan, bangun sekolah jalan, bangun jalan-jalan, irigasi jalan, semuanya berjalan. Yang tidak berjalan itu adalah uang yang masuknya," katanya.
Menurut Dedi, apabila tunggakan DBH sebesar Rp 1,2 triliun tidak kunjung dibayarkan, maka kondisi defisit APBD Jawa Barat akan semakin besar.
"Jadi kalau ini Rp 1,2 triliun nanti tidak masuk, ya defisit kita pasti gede," pungkasnya.