Membeli Minyak, Menjaga Rupiah

Ketika ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai mereda dan Selat Hormuz kembali dibuka untuk aktivitas pelayaran internasional, banyak pihak memperkirakan Indonesia akan mengurangi minatnya mengimpor minyak mentah dari Rusia.

Namun, pemerintah justru menyatakan tetap membuka opsi tersebut. Boleh dikata, keputusan ini mungkin dipandang semata sebagai upaya memperoleh minyak dengan harga yang lebih murah. Padahal, jika dicermati lebih dalam, langkah tersebut mencerminkan strategi ekonomi yang jauh lebih besar: memperkuat ketahanan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selama ini, pembahasan mengenai impor minyak sering kali berhenti pada persoalan harga, diplomasi, atau hubungan dagang antarnegara. Faktanya, minyak merupakan salah satu komoditas paling vital bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi. Dari sektor transportasi, industri manufaktur, hingga distribusi bahan pangan, semuanya bergantung pada ketersediaan energi.

Ketika harga minyak dunia melonjak, biaya produksi meningkat, ongkos logistik bertambah, dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat ikut terdorong naik. Efek berantainya kemudian bermuara pada satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, yakni inflasi.

Di sinilah kebijakan energi berkelindan dengan kebijakan moneter. Banyak masyarakat menganggap pengendalian inflasi sepenuhnya merupakan tugas Bank Indonesia melalui pengaturan suku bunga acuan. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat, melainkan juga oleh faktor penawaran, tanpa terkecuali harga energi.

Ketika pemerintah mampu memperoleh pasokan minyak dengan harga yang lebih kompetitif dan sumber yang lebih beragam, tekanan terhadap biaya energi domestik dapat terkendali. Dampaknya tidak hanya mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Dengan biaya transportasi dan distribusi yang relatif terkendali, risiko kenaikan harga pangan maupun kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih terukur.

Inilah yang dikenal sebagai pengendalian inflasi dari sisi penawaran (supply side). Upaya tersebut menjadi semakin penting karena karakter inflasi global saat ini tidak lagi didominasi oleh lonjakan permintaan.

Lebih dari itu, berbagai gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, perang, maupun disrupsi rantai pasok internasional justru memperumit keadaan. Pengalaman dunia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana konflik di kawasan produsen energi mampu mengerek harga minyak dalam waktu singkat dan menimbulkan tekanan inflasi di berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sebagai bank sentral, BI memang memiliki instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan moneter memiliki keterbatasan. Kenaikan suku bunga tidak akan menghasilkan tambahan pasokan minyak, membuka kembali jalur perdagangan yang terganggu, ataupun menurunkan harga energi dunia secara langsung. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga inflasi tidak lagi bertumpu pada pembelian uang beredar semata.

Di lain sisi, ketika pemerintah mampu menjaga stabilitas pasokan energi melalui diversifikasi sumber impor, ruang gerak Bank Indonesia menjadi lebih leluasa. Tekanan imported inflation dapat diminimalkan sehingga bank sentral tidak perlu merespons setiap gejolak harga energi dengan pengetatan moneter yang agresif. Kondisi tersebut menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara menjaga stabilitas harga dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan inilah yang kerap luput dari perhatian publik. Keputusan pemerintah mencari sumber minyak alternatif sejatinya tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap efektivitas kebijakan moneter. Dengan kata lain, pemerintah sedang memperkuat fondasi yang memungkinkan Bank Indonesia menjalankan mandatnya secara lebih optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin erat. Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki distribusi logistik, menjaga kecukupan stok komoditas strategis, serta mengelola subsidi energi secara lebih terarah.

Sedangkan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan ekspektasi inflasi, memperkuat pendalaman pasar keuangan, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Kombinasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak dibangun oleh satu institusi saja. Pemerintah menjaga stabilitas dari sisi riil melalui kebijakan fiskal, perdagangan, pangan, dan energi. Sementara itu, Bank Indonesia menjaga stabilitas dari sisi moneter dan sistem keuangan. Ketika kedua kebijakan tersebut berjalan searah, kemampuan Indonesia menghadapi gejolak eksternal menjadi jauh lebih kuat.

Dengan kata lain, keputusan tetap membuka peluang impor minyak dari Rusia juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko. Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, bergantung pada satu sumber pasokan energi merupakan pilihan yang rentan. Konflik geopolitik, sanksi ekonomi, maupun gangguan jalur pelayaran dapat mengubah harga minyak secara drastis hanya dalam hitungan hari. Di titik inilah, diversifikasi pemasok memberi fleksibilitas bagi Indonesia untuk memperoleh pasokan yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kawasan tertentu.

Pendekatan semacam ini sesungguhnya sejalan dengan prinsip manajemen risiko yang selama ini diterapkan dalam berbagai kebijakan ekonomi. Sama seperti investor yang tidak menempatkan seluruh investasinya pada satu aset, sebuah negara juga perlu mendiversifikasi sumber pasokan energi agar tidak terkena dampak langsung guncangan global. Ketahanan energi pada giliarannya menjadi bagian dari ketahanan ekonomi.

Dari perspektif investor, strategi tersebut juga mengirimkan sinyal yang positif. Stabilitas harga energi memperbesar peluang inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Lingkungan makroekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dalam melakukan investasi maupun ekspansi bisnis.

Ke depan, tantangan ekonomi global diperkirakan masih akan diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta dinamika harga komoditas yang sulit diprediksi. Dalam situasi tersebut, stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga hanya dengan instrumen suku bunga ataupun disiplin fiskal semata. Dibutuhkan koordinasi kebijakan yang mampu mengantisipasi risiko dari berbagai sisi, termasuk ketahanan energi.

Karena itu, keputusan pemerintah tetap membuka opsi impor minyak dari Rusia sebaiknya tidak dipahami semata sebagai pilihan terhadap satu negara pemasok. Yang jauh lebih penting adalah filosofi kebijakan di balik keputusan tersebut, yaitu memastikan Indonesia memiliki alternatif pasokan yang memadai untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Ketika harga energi dapat dikendalikan, inflasi lebih terjaga, ekspektasi pelaku ekonomi tetap positif, dan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi menjadi semakin besar.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi pada abad ke-21 tidak lagi hanya mengandalkan kebijakan moneter ataupun fiskal secara terpisah. Ia dibangun melalui orkestrasi berbagai instrumen kebijakan yang saling melengkapi. Ketika pemerintah memperkuat ketahanan energi dan Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, keduanya sedang menargetkan tujuan yang sama: melindungi daya beli masyarakat, memperkuat kepercayaan investor, serta mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah dunia yang semakin tidak pasti.