3 hours ago
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan peningkatan porsi pembiayaan asuransi swasta dan BPJS Kesehatan hingga 80–90 persen.
Budi menilai peningkatan cakupan asuransi penting karena pembiayaan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Ia menjelaskan, total belanja kesehatan nasional mencapai sekitar Rp 600 triliun atau setara USD 40 miliar, yang berarti sekitar USD 140 per kapita.
Saat ini, sekitar 30 persen pembiayaan kesehatan bersumber dari BPJS Kesehatan dan asuransi negara, sementara asuransi swasta baru mencakup 5 persen.
“Kita ingin menaikkan porsi cakupan pembiayaan asuransi menjadi 80–90 persen. Kenapa? Karena porsi asuransi ini yang menjadikan UHC. Kita ingin asuransi naik dari 30 persen BPJS dan 5 persen swasta menjadi kalau bisa 90 persen,” kata Budi dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/11).
Budi menegaskan UHC tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan.
“Kalau operasi jantung di Jakarta dibanding operasi jantung di Maluku bedanya jauh, itu tidak masuk UHC menurut definisi WHO,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap risiko financial hardship atau kesulitan keuangan akibat biaya kesehatan, yang masih rendah di Indonesia.
Sistem asuransi, kata Budi, berfungsi menanggung risiko secara kolektif karena tidak mungkin semua orang sakit pada waktu yang sama.
“Pasti yang sakit hanya 5–10 persen dan waktunya berbeda-beda,” ujar Budi.
Untuk itu, ia ingin cakupan asuransi naik hingga 90 persen agar perlindungan finansial berjalan optimal. Budi menegaskan peran BPJS Kesehatan harus lebih dominan dibanding asuransi swasta karena sifatnya nirlaba dan berorientasi efisiensi, bukan keuntungan.
“Di Amerika, asuransi bekerja sama dengan pharmacy dan rumah sakit. Jadi bukan menawar harga, malah bekerja sama menaikkan harga. Itu sebabnya belanja kesehatan per kapita mereka 11 ribu dolar,” kata Budi.
Ia juga menyoroti negara-negara dengan biaya kesehatan per kapita rendah tetapi usia harapan hidup tinggi, yang umumnya memiliki sistem asuransi publik kuat.
“Supaya harga layanan dan inflasi kesehatan tidak tinggi,” katanya.
Karena itu, Budi ingin cakupan asuransi dari sistem pembelian nasional naik 3 sampai 4 kali lipat.
“Cakupan asuransi dari sisi purchasing nasional,” tuturnya.