18 days ago
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyerukan perubahan besar dalam hubungan dengan Israel di tengah memburuknya situasi di Gaza. Namun, usulan tersebut ditolak sejumlah Menteri Luar Negeri negara anggota.
Ia mengusulkan penghentian dialog politik dan melarang impor produk dari pemukiman ilegal Israel. Langkah itu merupakan tanggapan terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
“Setelah setahun permohonan yang tidak diindahkan mengenai penghormatan terhadap hukum internasional, kita tidak dapat melanjutkan bisnis seperti biasa,” ujar Borrell dalam tulisannya di situs Uni Eropa, Jumat (15/11) lalu.
Israel merupakan salah satu mitra dagang strategis bagi Uni Eropa, mewakili 0,8 persen dari total perdagangan barang UE pada 2022.
Di tahun itu, UE adalah mitra dagang terbesar Israel, yang mencakup 28,8 persen dari perdagangan barangnya pada 2022. Sebesar 31,9 persen impor Israel berasal dari UE, dan 25,6 persen ekspor negara itu ditujukan ke UE.
Total perdagangan barang antara keduanya mencapai 46,8 miliar Euro, dengan Israel mengekspor mesin, bahan kimia, dan produk manufaktur ke UE.
Kebijakan Lingkungan Eropa memberikan bantuan politik dan finansial kepada Israel. Karena tingkat pembangunan ekonomi Israel yang maju, dana UE di bawah Instrumen Lingkungan Eropa (ENI) sebagian besar digunakan untuk proyek-proyek twining dan administrasi publik (TAIEX) di bidang pendidikan, telekomunikasi, dan pengelolaan air. Rata-rata, ini berjumlah 1,8 juta Euro per tahun.
Namun, munculnya berbagai tekanan internasional dan politik saat ini akan mengancam stabilitas hubungan ekonomi tersebut.
Pernyataan Borrell muncul di tengah krisis kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari satu juta orang terusir dari rumah mereka akibat serangan tanpa henti.
Borrell juga menekankan pentingnya menerapkan aturan internasional secara konsisten tanpa diskriminasi.
"Hingga saat ini, Israel terhindar dari konsekuensi berarti. Ini harus diubah," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Borrell mengusulkan larangan impor produk dari pemukiman ilegal, serupa dengan sanksi yang diterapkan terhadap wilayah pendudukan Rusia di Ukraina. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga kredibilitas Eropa dalam menegakkan keadilan global.
Namun, Menlu-menlu negara anggota Uni Eropa (UE) menolak proposal membekukan komunikasi politik dengan Israel.
Beberapa saat setelah usulan itu disampaikan, Borrell mengaku mendapat respons keras. Negara-negara anggota UE tak sepakat mengenai penghentian komunikasi.
“Sebagian besar negara mempertimbangkan lebih baik melanjutkan tetap memiliki hubungan diplomatik dan politik dengan Israel,” ucap Borrell seperti dikutip dari Reuters.
“Namun, setidaknya saya memaparkan semua informasi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan setiap organisasi internasional yang bekerja di Gaza, Tepi Barat,” sambung dia.
Di Gaza, situasi terus memburuk dengan wilayah utara hampir sepenuhnya kosong setelah serangan bertubi-tubi menghancurkan pusat kesehatan, sekolah, dan tempat penampungan.
"Kita kehabisan kata-kata untuk menggambarkan krisis ini, sementara orang-orang di Gaza kehabisan segalanya," pungkas Borrell.
Pekan depan, Dewan Urusan Luar Negeri UE akan membahas usulan ini, yang jika disetujui, berpotensi mengubah dinamika hubungan antara Uni Eropa dan Israel secara drastis.