11 May
Pemerintahan Biden mengakui bahwa senjata yang dipasok Amerika Serikat kepada Israel telah membunuh warga sipil selama operasi militer di Gaza. Kini AS mencoba menekan Israel untuk mengurangi jumlah korban dan berupaya mengirim lebih banyak bantuan ke Gaza.
Dalam unggahan Instagram dan YouTube Al Jazeera, jurnalis Patty Culhane mengatakan, Biden menyebut bom kiriman AS telah menewaskan warga sipil tak berdosa di Gaza.
"Untuk pertama kalinya kita mendengar Presiden AS Joe Biden mengatakan secara spesifik bahwa bom Amerika Serikat telah membunuh warga sipil tak berdosa di Gaza,” ungkap Patty dalam YouTube Al Jazeera.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan CNN, Kamis (9/5), Presiden AS itu mengatakan pihaknya akan menghentikan pasokan senjata jika Israel melancarkan serangan ke Rafah.
"Kami tidak akan memasok senjata, tidak ada bom, tidak ada peluru artileri, mungkin tidak ada teknologi yang dapat mengubah bom bodoh menjadi bom pintar," kata Biden, seperti dikutip dari Al Jazeera.
AS juga menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu. Keterangan itu disampaikan seorang pejabat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (7/5).
Dalam forum Pentagon, Kamis (9/5), Sekretaris Pers Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Patrick S. Ryder, menyampaikan laporan rencana pengiriman 1.800 bom seberat 900 kg dan 1.700 bom seberat 230 kg. Barang-barang tersebut seharusnya dikirim AS ke Israel, namun ditunda.
Dalam kesempatan yang sama, Ryder menegaskan komitmen AS terhadap Israel namun menyatakan bahwa keputusan akhir belum dibuat terkait pengiriman senjata tersebut.
"Sekali lagi, saat kami menilai situasi di Rafah, kami mengambil keputusan untuk menghentikan pengiriman yang satu ini. Sekali lagi, seperti yang saya tekankan, keputusan akhir belum dibuat tentang bagaimana melanjutkan pengiriman tersebut," ungkap Ryder dalam konferensi pers, Kamis (9/5).
Pertanyaan terkait jumlah korban warga sipil yang tewas akibat senjata AS tidak dijawab secara spesifik oleh Ryder.
Namun ia menekankan, AS berharap Israel menggunakan senjata yang diberikan sesuai dengan hukum konflik bersenjata dan kemanusiaan internasional.