5 hours ago
Sudah 80 tahun lamanya sejak Teks Proklamasi dikumandangkan, menandakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selama ini pula, masih ada segelintir masyarakat yang belum merdeka dari kegelapan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,53 persen hingga semester I 2025. Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati listrik, meskipun masih ada sekitar 1,47 persen rumah tangga yang belum terlistriki, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan daerah-daerah 3T menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan, hingga rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030.
"Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik," ujar Bahlil di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10).
Sebagai solusi penyaluran listrik di daerah terpencil, pemerintah tengah menggencarkan dua program andalan di sektor ketenagalistrikan, yakni program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Listrik Desa dan Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Bahlil mengatakan, program Lisdes menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat tahun 2030 mendatang.
“Sesuai Arah Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semuanya,” tegas Bahlil usai rapat terbatas dengan Prabowo, Senin (3/11).
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM akan mempercepat penyediaan akses listrik melalui program Lisdes di 10.068 lokasi hingga 2029, dan menjangkau 1,28 juta calon pelanggan.
Sementara pada tahun 2025 ini, pemerintah akan menyelesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan. Adapun sepanjang tahun ini, program Lisdes telah mencapai 10.068 lokasi, menjangkau lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru.
BPBL dan Harapan Masyarakat Miskin Dapat Akses Listrik
Program BPBL juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan memperluas akses listrik bagi masyarakat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut.
Hingga tahun 2024 lalu, program BPBL telah menyambungkan listrik ke 155.429 rumah tangga (RT) di seluruh Indonesia, sementara pada tahun 2025 ditargetkan tersambung untuk 215.000 RT.
Adapun sepanjang periode Januari-September 2025, sebanyak 135.482 RT telah terpasang, atau setara 63 persen dari target 215.000 RT hingga akhir 2025.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN untuk mendukung penuh program BPBL yang diinisiasi Kementerian ESDM sebagai wujud pemerataan akses energi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia telah menegaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan. PLN memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati listrik sebagai hak dasar,” ujar Darmawan saat di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10).
Menurutnya, BPBL menjadi solusi bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru meskipun jaringan listrik sudah tersedia. Program ini menjembatani kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kemampuan masyarakat.
“PLN siap all out menyukseskan BPBL. Kami pastikan seluruh proses berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi fondasi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai pelaksana BPBL, lanjut Darmawan, PLN akan terus memastikan prosesnya dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran. Mulai dari validasi data penerima, pengadaan, pemasangan, hingga penyediaan listrik yang andal untuk seluruh keluarga.
Rasio Elektrifikasi 100 Persen Tak Lagi Angan-angan
Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) mengatakan rasio elektrifikasi 100 persen tidak mustahil tercapai dengan strategi yang tepat.
Ketua Puskep UI, Ali Ahmudi, mengatakan capaian rasio elektrifikasi nasional sekitar 98 persen hingga pertengahan tahun 2025 sudah menunjukkan kemajuan signifikan dibanding satu dekade lalu.
"Namun, angka itu juga mengingatkan kita bahwa masih ada masyarakat, terutama di wilayah 3T yang belum menikmati akses listrik secara memadai," katanya saat dihubungi kumparan, Minggu (9/11).
Ali mengatakan, target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2030 cukup realistis. Namun demikian, tantangannya bukan hanya soal membangun jaringan, tapi juga keberlanjutan pasokan (sustainability) dan keterjangkauan harga (affordability) bagi masyarakat.
Dia mencontohkan di beberapa daerah terpencil, membangun jaringan konvensional PLN tidak selalu efisien karena faktor geografis dan infrastruktur yang belum memadai.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memperluas pendekatan pasokan (supply) energi terdesentralisasi, seperti pembangkit listrik tenaga surya komunal, mikrohidro, biomassa, atau lainnya yang disesuaikan dengan potensi lokal.
"Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal sangat penting agar program elektrifikasi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan sosial," jelas Ali.
Hal ini pun sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sesuai potensi setiap daerah. Terbaru, Kementerian ESDM meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 128 kilowatt di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, serta PLTMH Anggi I berkapasitas 150 kilowatt dan peletakan batu pertama (groundbreaking) PLTMH Anggi II berkapasitas 500 kilowatt di Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Selain itu, Ali menilai pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas layanan listrik, bukan hanya ketercapaian angka rasio elektrifikasinya, melainkan juga terkait keandalannya.
"Di beberapa daerah, listrik memang sudah masuk, tapi belum 24 jam atau belum stabil. Ke depan, fokusnya harus pada pemerataan yang berkualitas, bukan sekadar angka capaian angka-angka semata," tandas Ali.