Last modified: 3 hours ago
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kesepakatan awal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu (14/6). Menurut dia, kesepakatan akan disertai pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama berbulan-bulan menjadi titik panas konflik.
"Kesepakatan dijadwalkan ditandatangani besok, dan segera setelah ditandatangani, Selat Hormuz akan TERBUKA UNTUK SEMUA," tulis Trump di Truth Social, Sabtu (13/6), seperti dilaporkan AFP.
Pernyataan serupa juga datang dari Pakistan yang menjadi mediator utama dalam perundingan tersebut.
Menurut Reuters, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan kedua pihak telah menyepakati kerangka awal perdamaian dan Islamabad tengah mempersiapkan penandatanganan elektronik pada Minggu ini sebelum dilanjutkan pembicaraan teknis pekan depan.
Namun, Iran belum mengonfirmasi jadwal tersebut. AFP melaporkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan penandatanganan kesepakatan, "tidak akan terjadi besok."
"Kemungkinan hal itu terjadi dalam beberapa hari ke depan tidak dapat dikesampingkan. Namun karena keraguan dari pihak lain, kami harus berhati-hati dalam memberikan komentar mengenai proses ini," kata Baghaei.
Meski terdapat perbedaan soal waktu penandatanganan, kedua pihak sama-sama memberi sinyal bahwa negosiasi berada di tahap akhir setelah perang yang dimulai pada Februari lalu.
Menurut Reuters, rancangan nota kesepahaman yang sedang dibahas mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut AS terhadap Iran.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Washington juga disebut akan mulai mencairkan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan serta memberikan keringanan terhadap ekspor minyak Iran.
"Iran akan membuka Selat Hormuz, itu adalah syaratnya. Saat mereka melakukannya, kami akan mencabut blokade kami," kata seorang pejabat AS kepada Reuters.
Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan adalah program nuklir Iran. AS menginginkan penghancuran cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, sementara Teheran ingin mempertahankannya dalam bentuk yang telah diencerkan.
Sementara itu, AFP melaporkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan satu-satunya cara menangani uranium tersebut adalah dengan mengencerkannya di dalam Iran.