Last modified: an hour ago
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menarik dibaca bukan hanya sebagai pidato ekonomi, melainkan juga sebagai pidato tata kelola negara. Presiden menyampaikan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan juga alat perjuangan untuk membangun bangsa dan melindungi kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks politik digital dan governance, pernyataan ini penting karena keberhasilan APBN tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi data, dan kemampuan negara memastikan kebijakan benar-benar sampai kepada warga.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, defisit anggaran dijaga pada 1,80 hingga 2,40 persen PDB, pendapatan negara ditargetkan 11,82 hingga 12,40 persen PDB, dan belanja negara berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,30 hingga 4,87 persen.
Angka-angka tersebut tentu penting. Namun, persoalan utama kebijakan publik bukan hanya bagaimana target ditetapkan, melainkan juga bagaimana target itu dikelola, dipantau, dievaluasi, dan dirasakan masyarakat. Di sinilah tata kelola digital menjadi krusial.
Dalam era digital, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh narasi besar tentang pertumbuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Kebijakan juga membutuhkan data yang akurat, terbuka, terintegrasi, dan dapat diawasi.
Berbagai program prioritas pemerintah tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat politik. Ia membutuhkan basis data yang kuat: siapa penerima manfaat, di mana lokasinya, bagaimana kualitas layanannya, berapa anggarannya, siapa pelaksananya, dan apa indikator keberhasilannya.
Tanpa tata kelola data yang baik, program besar berisiko menghadapi persoalan klasik: salah sasaran, tumpang tindih, pemborosan, lemahnya pengawasan, dan sulitnya evaluasi publik. Karena itu, visi ekonomi 2027 seharusnya dibaca sebagai ujian kapasitas negara dalam membangun data-driven governance.
Jika APBN disebut sebagai alat perjuangan rakyat, rakyat juga berhak mengetahui bagaimana alat itu bekerja. Dalam konteks governance modern, transparansi fiskal tidak cukup hanya melalui dokumen resmi yang tebal dan teknokratis. Publik membutuhkan informasi yang mudah dibaca, mudah diakses, dan mudah dipahami.
Pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas melalui dashboard publik berbasis digital yang menjelaskan perkembangan program prioritas secara real time atau berkala.
Misalnya, berapa dapur Makan Bergizi Gratis yang aktif, berapa yang ditutup karena tidak memenuhi standar, berapa sekolah yang menerima layanan digital, berapa petani yang memperoleh manfaat dari kebijakan pangan, dan bagaimana distribusi anggaran antarwilayah.
Dengan cara itu, digitalisasi bukan hanya menjadi alat administrasi, melainkan juga menjadi instrumen demokrasi. Publik dapat memantau, media dapat mengawasi, akademisi dapat meneliti, dan masyarakat sipil dapat memberi masukan berbasis data.
Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan komoditas strategis dan sumber daya nasional agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Reuters mencatat bahwa pemerintah berencana memperkuat pengelolaan ekspor komoditas utama, seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara melalui lembaga negara baru untuk meningkatkan penerimaan dan mencegah kebocoran ekonomi.
Gagasan ini dapat dibaca sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi. Namun, dalam era digital, kedaulatan ekonomi juga menuntut kedaulatan data. Negara harus tahu secara presisi berapa produksi komoditas, siapa pelakunya, bagaimana rantai distribusinya, berapa nilai ekspornya, dan di mana potensi kebocorannya.
Artinya, penguatan peran negara dalam ekonomi harus disertai sistem digital yang transparan dan akuntabel. Jika tidak, sentralisasi pengelolaan komoditas justru dapat membuka risiko baru: birokrasi tertutup, konflik kepentingan, rente, dan lemahnya kontrol publik.
Pidato ekonomi 2027 juga menempatkan penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi sebagai bagian dari agenda pembangunan. Ini penting karena ekonomi masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan manusia menguasai pengetahuan, teknologi, dan keterampilan digital.
Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai simbol modernisasi. Memberi perangkat digital ke sekolah, membangun aplikasi, atau membuat sistem daring belum tentu otomatis memperbaiki kualitas layanan publik. Digitalisasi yang buruk hanya memindahkan masalah lama ke layar komputer.
Digitalisasi pendidikan, pelayanan publik, dan kebijakan sosial harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah aksesnya merata? Apakah masyarakat daerah bisa menggunakannya? Apakah datanya aman? Apakah kelompok rentan ikut terlayani? Apakah sistemnya mempermudah warga atau justru menambah beban administratif?
Dalam demokrasi digital, masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat program. Warga juga harus diberi ruang untuk memberi umpan balik. Kebijakan ekonomi sebesar RAPBN 2027 membutuhkan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka, terutama karena dampaknya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah dapat memanfaatkan kanal digital untuk membaca keluhan publik, memetakan masalah pelaksanaan program, dan menyerap aspirasi warga. Namun, partisipasi digital tidak boleh berhenti pada komentar media sosial. Masukan publik harus diolah, diklasifikasikan, dianalisis, dan dijelaskan tindak lanjutnya.
Di sinilah demokrasi digital menemukan relevansinya. Teknologi tidak hanya dipakai untuk menyebarkan informasi pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dua arah antara negara dan warga.
Visi ekonomi 2027 membawa pesan besar tentang pertumbuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, visi besar tidak akan cukup tanpa tata kelola yang kuat. Target pertumbuhan harus dikawal dengan data yang akurat. Program prioritas harus diawasi secara digital. APBN harus dibuka secara lebih komunikatif. Kedaulatan ekonomi harus ditopang oleh kedaulatan data. Digitalisasi harus berpihak pada warga, bukan sekadar menjadi proyek teknologi.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi 2027 tidak hanya akan diukur dari angka pertumbuhan, defisit, inflasi, atau nilai tukar. Ukuran terpentingnya adalah apakah negara mampu mengubah target makro menjadi pelayanan publik yang nyata, kebijakan yang tepat sasaran, dan kesejahteraan yang dirasakan rakyat.
Di era politik digital, pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki program besar. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu bekerja dengan data, terbuka terhadap pengawasan, responsif terhadap warga, dan berani menjadikan teknologi sebagai alat akuntabilitas publik.